Cuma butuh seminggu baginya untuk mendapatkan pekerjaan sebagai sopir di sebuah perusahaan es. ”Di sini cari kerja tidak sulit,”kata lajang 26 tahun itu. Ia sudah empat kali ganti pekerjaan sebagai sopir dan kepala gudang. Kini dia bekerja sebagai sopir di Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan gaji Rp 1,6 juta. Tarakan ibarat lampu bagi laron.

Pencari kerja seperti Naryoko terus berdatangan. Pembangunan melaju sejak Tarakan berdiri sebagai kota sendiri, terpisah dari Kabupaten Bulungan, pada 8 Oktober 1997.Adalah Jusuf S.K.,Wali Kota Tarakan 1998-2009, yang berhasil menggerakkan roda pembangunan di pulau 250 kilometer persegi itu. Kota kecamatan yang sejak zaman penjajahan Belanda menjadi ladang minyak itu berubah cepat menjadi kota industri. Pemerintah kota memilih tiga pilar pembangunan: sumber daya manusia, supremasi hukum, dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pulau ini bercita-cita menjadi kota jasa dan perdagangan karena ada kesadaran makin menipisnya cadangan minyak. Langkah pertama yang dilakukan adalah membangun gedung-gedung sekolah dan pusat tenaga listrik. Pada 2001, dibentuk Perusahaan Listrik Negara Tarakan, gabungan PT PLN, pemerintah daerah, dan swasta. Tarakan pun menjadi pulau kedua yang memiliki listrik mandiri setelah Batam. Walhasil, pasokan listrik yang bersumber dari gas bumi ini membuat Tarakan terang-benderang di saat listrik Kalimantan masih byarpet. Hebatnya lagi, ketika saudara setanah air masih ngotot minta subsidi listrik, warga Tarakan membayar tarif tanpa subsidi. Itu sebabnya, Jusuf sampai dijuluki “Wagilam” alias Wali Kota Gila Lampu.

”Jaminan listrik membuat investor banyak masuk,” ujar Abu Ramsyah, anggota DPRD Kalimantan Timur asal Tarakan.Kendati tak punya tambak, kota pulau ini memiliki penampungan ikan berpendingin dan pabrik pengalengan ikan. Pendapatan per kapita pun terus meroket. Dari hanya Rp 10,7 juta menjadi Rp 25,9 juta pada 2009. Selain oleh listrik, kemajuan Tarakan disokong oleh pelabuhan dan bandar udara. Bandara Juwata, yang melayani penerbangan reguler maskapai Sriwijaya, Batavia, dan Mandala, dapat digunakan pesawat sekelas Boeing 737-300. Jauh lebih maju ketimbang Bandara Temindung di Samarinda, Ibu Kota Kalimantan Timur.

Jalan-jalan diperlebar dari dua jadi empat lajur. Bahkan, di bagian utara, jalannya mencapai lebar 45 meter, hampir sama dengan lebar Jalan M.H. Thamrin di Jakarta. Semua beraspal mulus. Sejak 2001, Tarakan juga memiliki Universitas Borneo. Di tengah kota sedang dibangun rumah sakit umum daerah enam lantai.

Selain sekolah gratis, pemerintah menganggarkan Rp 18 miliar per tahun untuk membayar premi asuransi kesehatan. Alokasi Rp 15 ribu per orang itu sejauh ini baru diberikan kepada 120 ribu dari 192 ribu penduduk. “Asuransi itu bagi warga yang belum terjamin misalnya oleh Astek atau Askes, di luar PNS, TNI, dan Polri atau pegawai swasta,”kata Wali Kota Udin Hianggio, 64 tahun.

Di tengah kota di Jalan Gajah Mada, pemerintah membangun hutan bakau seluas 9 hektare, yang menjadi rumah bagi 23 bekantan (Nasalis larvatus). Hotel, mal, dan gerai bermunculan. Bank, yang sebelum otonomi daerah cuma tiga, kini menjamur jadi 11.“Bank-bank masuk dengan survei mendalam tentang pasar di daerah itu,” ujar Kepala Musyawarah Perbankan Daerah Tarakan Darwin Sanusi. Tarakan merupakan contoh sukses otonomi dan pemekaran daerah. Pakar otonomi daerah, Profesor Ryaas Rasyid, pun angkat jempol. “Dulu cuma satu kecamatan, ditingkatkan menjadi kota administratif. Dulu enggak ada apa-apa. Coba ke Tarakan sekarang, terangbenderang, ekonomi hidup ramai, berapa ratus ribu pendatang datang mencari pekerjaan. Itu ibarat lampu di tengah hutan, semua merapat ke situ,”katanya.

Kota pulau itu belajar dari Singapura, yang jadi bandar di Asia Tenggara meski minim sumber daya alam. Tarakan punya modal berupa letak strategis di utara Kalimantan Timur dan jadi penghubung Malaysia-Filipina dan kawasan timur Indonesia. “Toward Little Singapore”, demikian slogan di gerbang Bandara Juwata.Tempointeraktif.com

Ada banyak fakta hari ini yang memang tak sesuai dengan bayangan pada 11 tahun lalu, ketika undang- undang tentang otonomi mulai diberlakukan pemerintah Presiden B.J. Habibie. Namun, cukupkah semua itu menjadi alasan untuk mengatakan bahwa kita telah gagal dalam menjalankan kebijakan desentralisasi, sehingga harus dihentikan? Atau jangan-jangan keresahan yang diungkapkan itu hanyalah ekspresi ketidakrelaan pemerintah pusat melaksanakan otonomi sepenuh hati. Sebab, tak sedikit yang justru mulai khawatir bahwa kekurangan-kekurangan yang disampaikan Presiden itu nantinya jadi lantaran bagi kembalinya rezim sentralistik, yang dulu kita tentang.

Banyaknya tanda tanya itulah yang mendorong kami memilih tema otonomi daerah dan pemekaran sebagai topik dalam edisi khusus 65 tahun Kemerdekaan RI kali ini. Sebab, kami percaya, keberhasilan atau kegagalan sistem ini akan sangat menentukan wajah republik dengan jumlah penduduk sekitar 234 juta jiwa dan memiliki 17.504 pulau ini di masa datang.

Sebab, setiap momen peringatan adalah waktu yang tepat bagi kita untuk menengok kembali jejak yang sudah dilewati bersama sejauh ini sebagai bangsa. Inilah waktunya kita menilai adakah jalan yang kita pilih ini masih dalam jalur yang benar menuju cita-cita kemerdekaan kita, atau malah sebaliknya. Kita pernah mengalami masa di mana para pendiri bangsa mencoba mengesampingkan egosentrisme kedaerahan, etnis, dan kelompok agama demi menghimpun satu Indonesia yang merdeka.Tapi ada pula saatnya ketika beberapa pemuka daerah tergoda oleh iming-iming untuk menjadi penguasa boneka kolonial di masa Republik Indonesia Serikat yang berumur pendek.

Tapi kini, dalam sepuluh tahun terakhir, motif egosentrisme, yang dulu dengan penuh kesadaran pernah ditekan, itu sepertinya justru berlomba-lomba dipentaskan dalam perebutan wilayah otonomi baru, yang didominasi oleh motif politik ketimbang alasan teknis demi kesejahteraan rakyat. Tak jarang nafsu politik macam ini harus ditebus dengan bentrokan fisik, perusakan, dan berbagai bentuk kekerasan yang berujung maut.

Tentu kita tak bisa melupakan peristiwa tewasnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat pada Februari lalu sebagai ekses tuntutan pembentukan Provinsi Tapanuli. Kekacauan atau minimal ketegangan, yang selalu mengiringi hampir setiap pemilihan kepala daerah, adalah masalah lain yang tak bisa
disepelekan.

Distorsi otonomi
Selain untuk tujuan pemerataan pembangunan, setidaknya ada dua situasi yang hendak direspons ketika desentralisasi dan otonomi digulirkan pada 1999. Pertama, tuntutan daerah untuk mendapatkan ruang partisipasi lebih luas dalam mengelola perekonomian, politik, maupun budaya melalui sistem yang lebih demokratis.Yang kedua, meredam gejolak kuat di beberapa wilayah yang menyuarakan keinginan lepas dari Republik.Tak ada yang keliru dengan konsep ini.

Tanda-tanda bahwa pemerintah pusat mulai risau oleh arah otonomi dan maraknya tuntutan pemekaran yang semakin tak terkendali pun sebenarnya tak muncul sekonyong- konyong. Agustus tahun lalu, misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyalakan lampu kuning lantaran pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah sudah mengarah pada kondisi yang membahayakan keuangan negara secara keseluruhan.
Padahal, 60 persen lebih APBN Perubahan 2009 senilai Rp 1.005,7 triliun mengalir ke daerah melalui berbagai saluran. Situasinya tak jauh berbeda dengan tahun ini. Dan nyatanya, audit Badan Pemeriksa Keuangan menemukan kualitas pengelolaan keuangan daerah justru merosot dari tahun ke tahun.

Belum lagi kalau kita menengok ke mana saja pemerintah daerah membelanjakan uang yang mereka dapatkan dari pos dana alokasi umum dan berbagai program pemerintah pusat itu. Sebagian besar masih dihabiskan untuk membiayai gaji pegawai negeri, membangun aneka fasilitas perkantoran daerah, membeli mobil dinas, dan biayabiaya rutin lainnya. Alokasi yang langsung bisa menyentuh pada program kesejahteraan rakyat, seperti
pendidikan dan kesehatan serta upaya peningkatan ekonomi lokal, tetap saja mendapat porsi yang terlalu kecil. Fakta bahwa desentralisasi bahkan sama sekali tak mengikis praktek korupsi di negeri ini juga telah memunculkan sinisme tersendiri.

Padahal di masa keemasannya, keberadaan objek wisata pemandian Santa sempat menyedot perhatian para wisatawan domestik dan mancanegara. Mereka datang kelokasi objek wisata Santa selain menikmati air panas alam yang kini terbuang percuma, juga animo para pengunjung ke sana untuk menghirup udara segar. Apalagi lokasi objek wisata di sana masih relatif asri karena masih ditumbuhi rimbunan tanaman keras.

Karena lokasinya cukup jauh dari pusat keramaian kota, sehingga cukup nyaman bagi para wisatawan untuk sekadar beristirahat di sana. Apalagi saat itu, obyek wisata di sana sempat dilengkapi bungalow kecil dan cottage untuk beristirahat para wisatawan dari kepenatan selama beraktivitas. “Namun entah mengapa, taman wisata pemandian air panas itu, kini terbengkalai. Padahal sewaktu saya masih remaja, pemandian ini selalu didatangi warga. Terutama saat lebaran dan liburan sekolah,” kata salah seorang warga Ny. Yani kepada “PRLM”, Minggu (29/8).pikiranrakyat.com

“Ravalomanana telah djatuhi hukuman tanpa kehadirannya untuk kerja paksa seumur hidup karena pembunuhan dan tambahan pada pembunuhan itu,” kata Hanitra Razafimanantsoa, pegacara presiden yang dijatuhkan itu, yang berada di pengasingan di Afrika Selatan sejak Maret 2009.

Pada 7 Februari 2009, pengawal presiden itu telah menembak tanpa peringatan pada satu kerumunan orang yang sedang melakukan jalannya ke kepresidenan sehingga menewaskan sedikitnya 30 orang dan melukai lebih dari 100 orang.

Dari ke-18 orang yang dituduh bersama di pengadilan itu, yang terjadi pekan ini di ibu kota Madagaskar, Antananarivo, 14 orang telah dijatuhi hukuman kerja paksa seumur hidup.

Para tertuduh dibela oleh dua penilai setelah pengacara mereka memutuskan untuk walk out pada awal pemeriksaan dengan alasan “pelanggaran mencolok atas hak-hak asasi pengacara,” kata Razafimanantsoa. Ia menambahkan bahwa dirinya dan kliennya belum memutuskan apakah mereka akan naik banding.

“Baginya itu bukan putusan yang diambil dengan serius untuk sistem pengadilan yang telah dibantu oleh rezim.”

“Tujuannya adalah untuk menghukumnya agar dia tidak dapat pulang ke Madagaskar dan mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang.”

Pemeriksaan pengadilan itu telah membuat gelombang di ibu kota dengan para pendukung dan penentang presiden yang dijatuhkan itu hadir dalam jumlah besar di pengadilan.

Pembunuhan Februari 2009 dipicu ketika penguasa Madagaskar sekarang ini, Andry Rajoelina—saat itu wali kota Antananarivo, tapi mengklaim akan memimpin negara itu—menunjuk seorang perdana menteri yang ribuan pendukungnya ingin ditempatkan di kepresidenan.

Pulau di Lautan India itu telah terperosok ke dalam krisis politik sejak akhir 2008. Krisis itu telah menyebabkan jatuhnya Ravalomanana pada Maret 2009 dan penggantiannya dengan Rajoelina, yang pada waktu itu mendapat dukungan militer.

Hukuman terakhir itu tanpa kehadiran Ravalomanana yang ketiga kalinya sejak kejatuhannya. Ia diganjar empat tahun penjara dan denda untuk kasus konflik kepentingan dalam pembelian sebuah pesawat presiden dan lima tahun kerja paksa karena pembelian tanah.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Surono mengatakan hal tersebut saat dihubungi dari Medan, Sumatera Utara, Sabtu (28/8). ”Gunung Sinabung ini termasuk gunung tipe B yang sejak tahun 1600 tidak diketahui letusannya. Artinya, gunung ini tidak berbahaya,” katanya.

Gunung Sinabung, menurut Surono, merupakan salah satu gunung yang tidak diawasi karena tidak berbahaya. Gunung ini memang aktif, ditandai dengan adanya manifestasi belerang (sulfatara) dan uap air atau asap.

Mengenai munculnya asap dan debu, Surono menjelaskan bahwa hujan lebat yang mengenai magma statis pada gunung akan berubah menjadi uap air atau asap. Pada saat bersamaan, material-material halus gunung ikut terbang bersama tekanan atau entakan uap air tersebut sehingga memunculkan debu.

Jumat pukul 18.00, debu dan asap tebal keluar dari Gunung Sinabung. Asap dan debunya mencapai Brastagi, sekitar 20 kilometer dari Gunung Sinabung.

Ribuan warga mengungsi ke pusat kota Kabanjahe, ibu kota Kabupaten Karo. Mereka terutama berasal dari Desa Sigarang-garang, Bakera, Simacem, dan Sukanalu yang hanya berjarak 3 sampai 4 kilometer dari Gunung Sinabung. Warga panik dan memperkirakan gunung itu akan meletus.

”Setelah berkonsultasi dengan PVMBG, kami mendapatkan kabar, aktivitas Gunung Sinabung tidak berbahaya. Maka itu, kami meminta warga tetap tenang,” kata Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo yang juga Petugas Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Karo Suang Karokaro.

Kemarin pagi, asap dan debu mereda dan warga kembali ke rumah masing-masing. Namun, aktivitas warga belum normal. Sebagian besar masih dihantui ketakutan. Apalagi mereka mendapat informasi, dua pemburu burung hilang saat asap dan debu keluar dari Gunung Sinabung.

”Mereka (dua orang tersebut) sudah kami temukan Sabtu pagi dalam kondisi selamat. Mereka berlindung di salah satu goa di gunung itu,” kata Ketua Tim SAR Ranger Gunung Sinabung Arifin Ginting.

Tim dari PVMBG dan Badan SAR Nasional tengah menuju Karo untuk mengetahui kondisi nyata di sekitar Gunung Sinabung. ”Pukul 14.30 mereka tiba di Medan dan langsung ke Kabupaten Karo,” kata Arifin.Kompas

Narti (40) adalah perekrut tenaga pembantu rumah tangga. Sejak awal bulan puasa lalu, Narti sibuk luar biasa. Pagi, siang, malam, hingga pagi lagi telepon genggamnya tidak pernah berhenti berdering. Dengan sabar, Narti pun melayani para peneleponnya.

”Mau yang umur berapa, Bu? Tapi di sini tidak menyediakan tenaga di bawah 15 tahun,” kata Narti kepada para peneleponnya. Kebanyakan yang menelepon Narti adalah ibu-ibu yang tinggal di Jakarta dan Batam.

Setelah menutup telepon, Narti siap-siap bertugas. Ia membungkus tubuhnya rapat-rapat dengan jaket, celana panjang, kaus tangan, dan kaus kaki untuk melindungi kulitnya dari sengatan matahari. Dari rumahnya di Desa Purworejo II, Sragen, Jawa Tengah, ibu dua anak ini naik sepeda motor untuk mencari orang yang mau diajak bekerja ke Jakarta.

Setiap hari, Narti bersama Yuli, teman yang dipercaya membantu merekrut orang, berkeliling dari satu kampung ke kampung lain di wilayah Sragen dan sekitarnya. Terkadang mereka harus menempuh jalan terjal perbukitan untuk masuk ke perkampungan. Wilayah paling jauh yang dimasuki Narti sampai ke Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Narti adalah ujung tombak dari penyalur tenaga kerja Ibu Hadi yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Sejak tahun 2001, ia bergabung menjadi sponsor Ibu Hadi. Asal tahu saja, peran Narti sebagai perekrut tenaga itu biasa disebut sebagai sponsor.

Selain Narti, Yayasan Ibu Hadi memiliki lebih dari 100 sponsor. Mereka tersebar di seluruh Pulau Jawa, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Madura, Lampung, Palembang, dan Jambi. Sponsor langsung datang ke rumah-rumah penduduk.

Pada hari biasa, Narti bisa mengumpulkan 10-15 orang untuk disalurkan ke yayasan. Untuk Lebaran, ibu dua anak ini bisa mengirimkan 120 tenaga kerja menggunakan dua bus sewaan. Semua tenaga tersebut adalah perempuan.

”Tahun lalu, saya bisa mengirim ’infalan’ sampai lima bus,” kata Narti yang pernah delapan tahun menjadi tenaga kerja Indonesia di Singapura.

”Infalan” yang dimaksud Narti adalah tenaga kerja yang mau bekerja pada musim Lebaran.

Dadang Suryana (59), salah satu sponsor yayasan penyalur tenaga kerja Ibu Gito di Cipete, Jakarta Selatan, mendatangkan pembantu ”infal” dari Kabupaten Bandung, seperti Ciwidey, Soreang, Cililin, dan Banjaran. ”Saya tidak bisa memberangkatkan orang kalau belum diminta dari Jakarta,” kata Dadang yang merekrut orang dibantu istrinya, Wida (45), dan anaknya, Dewi (17).

Sebelum mengirim ke Jakarta, Dadang harus menampung dulu tenaga kerja yang ia rekrut di rumahnya yang sempit. Apabila jumlah tenaga kerja yang direkrut cukup banyak, terpaksalah para rekrutan tidur di halaman dan saung kecil di depan rumah Dadang.

Motor ”kinclong”

Jumat (20/8), Narti siap memberangkatkan sekitar 50 tenaga kerja ke Jakarta. Sebagian dari mereka sudah pernah berkali-kali ikut Narti ke Jakarta, sedangkan sebagian lagi baru pertama kali ini ikut ”infal”.

Sejak pukul 10.00, para pencari kerja ini berdatangan dari desa masing-masing ke rumah Narti. Mereka diantarkan oleh orangtua, suami, dan anak-anaknya.

Siti Utami (26) dari Desa Blabur, Sragen, sudah empat kali ikut ”infal”. Setiap kali hendak berangkat ke Jakarta, ia selalu diantar suaminya, Toni (26), dan anaknya, Devina (6). Toni yang sehari-hari bekerja sebagai buruh serabutan ini mengendarai sepeda motor baru, keluaran tahun 2009.

Hampir semua suami yang mengantarkan istrinya siang itu bersepeda motor ”kinclong”. Uang untuk membeli sepeda motor itu boleh jadi diperoleh dari para istri yang setiap tahun menjadi pembantu rumah tangga di Jakarta. ”Sebagian duite memang untuk nyicil motor,” ucap Siti.

Ketika hendak berangkat ke Jakarta, Siti dan teman-temannya sering kali tidak membawa bekal uang sepeser pun. Bahkan, untuk menanggung keperluan anak-anak yang ditinggalkan, mereka harus berutang kepada sponsor.

Surati (45), salah satu tenaga kerja yang siap berangkat sore itu, mengomel panjang lebar ketika suaminya meminta uang untuk membeli sampo. ”Kudune kowe ki sing nyangoni aku, kok malah njaluk sangu (Harusnya kamu yang kasih uang saku buat aku, kok malah minta uang saku),” kata Surati.

Toh ia tetap mengeluarkan beberapa lembar uang dua ribuan yang dimilikinya.

Sebelum berangkat, Narti mengabsen dan memberikan pengarahan kepada para tenaga kerja yang siap diberangkatkan.

”Nanti kalau kerja jangan pilih-pilih. Namanya kerja sama orang itu tidak enak. Yang penting niat kerja biar dapat uang banyak,” kata Narti wanti-wanti.

Menjelang pukul 14.00 sebuah bus besar datang untuk mengangkut mereka ke Jakarta. Saat itu perjuangan telah dimulai. Bahkan harus melintasi hari Lebaran, di mana seharusnya para anggota keluarga berkumpul….

Bukan perkara mudah menjaga wilayah seluas itu. Apalagi sebagai negara kepulauan yang letaknya berada di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia berbatasan setidaknya dengan 10 negara, mulai dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia, Papua Niugini, Timor Leste, Palau, hingga India.

Belum semua wilayah perbatasan dengan negara-negara tadi sudah disepakati. Beberapa di antaranya tengah dirundingkan, sementara sebagian lain masih dalam perencanaan walau beberapa segmen kawasan sudah disepakati. Sejumlah kawasan perbatasan yang masih dalam sengketa berpotensi besar memicu persoalan, seperti terakhir terjadi di perairan sebelah utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Pada saat berpatroli dan berhasil menangkap lima kapal nelayan Malaysia yang tengah beroperasi secara ilegal, tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) malah ditangkap dan ditahan Polisi Marin Diraja Malaysia di sel tahanan mereka di Johor Bahru. Insiden itu memicu kemarahan.

Insiden perbatasan, terutama di wilayah perairan tersebut, memang rentan terjadi, mengingat setiap negara punya klaim wilayah sendiri. Dalam kasus itu, Indonesia berpegangan pada Peta 349 Tahun 2009, sementara Malaysia berpatokan pada peta tahun 1979. Keduanya sama-sama mengklaim secara unilateral (sepihak).

Proses perundingan dengan Malaysia sayangnya terkendala banyak persoalan. Indonesia masih harus menunggu tuntasnya proses perundingan atas klaim kepemilikan gugus karang South Ledge, antara Malaysia dan Singapura.

Perundingan lanjutan, menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia, telah digelar berkali-kali sejak 1969, juga terkendala pergantian pejabat pemerintahan terkait, terutama di Malaysia.

Terkait perbatasan dengan Malaysia, sejumlah wilayah perairan yang masih menjadi sengketa, antara lain, batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) untuk Segmen Selat Malaka; batas laut wilayah Indonesia-Malaysia untuk Segmen Selat Malaka Selatan; batas laut wilayah di Segmen Selat Singapura meliputi wilayah perairan seputar Pulau Batam, Bintan, dan Johor (Malaysia); batas ZEE Indonesia-Malaysia untuk Segmen Laut China Selatan; dan batas laut wilayah, ZEE, serta landas kontinen di Segmen Laut Sulawesi.

Namun begitu, sejak lima tahun terakhir (per tahun 2005 hingga Oktober 2009), sudah ada 15 kali perundingan digelar pada tingkat teknis dan serangkaian pertemuan informal. Rencananya kedua negara telah menyepakati proses pembahasan dipercepat menyusul insiden kali ini, dari yang seharusnya Oktober mendatang menjadi 6 September 2010 dalam bentuk Joint Ministrial Committee.

Sepanjang sejarah, wilayah perairan Indonesia berubah-ubah luasnya, sesuai dengan rezim aturan yang berlaku pada masanya. Menurut pakar hukum kelautan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Agus Brotosusilo, pada masa kolonialisasi Belanda, berlaku ketentuan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939, yang dijiwai prinsip Mare Liberum (Freedom of The Sea) seorang genius hukum dan juga bapak hukum internasional asal Belanda, Hugo Grotius (1604).

Agus saat ini juga menjabat sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Ideologi dan Politik Kementerian Pertahanan RI. Dia juga penulis naskah Expose Hasil Delegasi Indonesia saat mengegolkan prinsip ”Archipelagic State” Nusantara pada United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS) tahun 1982.

Dengan TZMKO itu, wilayah perairan teritorial milik Indonesia hanya diukur dari 3 mil laut dari setiap pulau. Akibatnya, kepulauan Indonesia dikelilingi dan dipisahkan oleh wilayah laut bebas. Dengan ketentuan sama masih diberlakukan saat Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, 17 Agustus 1945, total luas wilayahnya mencapai 100.000 kilometer persegi.

Pada 13 Desember 1957, pemerintah mendeklarasikan Wawasan Nusantara, dikenal dengan Deklarasi Djuanda. Deklarasi ini menetapkan kawasan perairan di bagian dalam kepulauan Indonesia otomatis menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Sementara itu, ketentuan pengukuran 3 mil dari garis pantai setiap pulau diubah menjadi 12 mil.

Lebih lanjut pada April 1982 konsep Wawasan Nusantara diterima menjadi bagian konvensi hukum laut internasional hasil Konferensi PBB tentang hukum laut yang ketiga (UNCLOS).

Selain pengukuran 12 mil tadi, juga ditetapkan tentang kawasan ZEE yang cakupannya mencapai 200 mil dari garis pantai setiap pulau.

Untuk kawasan ZEE, kewenangan hanya sebatas mengelola dan memelihara kekayaan alam saja, sementara di wilayah 12 mil tadi Indonesia punya kedaulatan penuh di daratan, perairan wilayah, dan bahkan terhadap tanah di bawah permukaan air dan ruang udara yang ada di atasnya (sovereign rights).

Sejak Sipadan dan Ligitan

Memahami sejarah sekaligus aturan yang berlaku terkait penentuan teritorial perairan seperti itu adalah keharusan. Agus mencontohkan, Malaysia sebetulnya mengakui dan menjadi anggota UNCLOS. Namun, sejak kemenangan klaim mereka atas Pulau Sipadan dan Ligitan, beberapa tahun lalu, Malaysia semakin percaya diri dan berkeras tetap berpatokan pada peta wilayah yang dibuatnya sendiri tahun 1979 (klaim unilateral).

”Peta itu memasukkan sejumlah wilayah perairan kita, sesuai UNCLOS, ke dalam wilayah mereka. Maka itu, terjadi sejumlah sengketa akibat klaim sepihak tadi, seperti sebelumnya di perairan Ambalat dan kemarin di sekitar Pulau Bintan,” kata Agus.

”Sayangnya, saat insiden 13 Agustus kemarin itu, posisi kita lemah karena kapal KKP tidak dilengkapi GPS. Padahal, dengan UNCLOS, wilayah kita sudah jelas,” ujar Agus.

Akibatnya, menurut Agus, petugas KKP tidak bisa mengklaim kapal-kapal nelayan dan patroli Polis Marin Diraja Malaysia (PMDM) telah melanggar wilayah kita berdasarkan titik koordinat yang diketahui GPS tadi. Bahkan, dalam wilayah sengketa sekalipun dibenarkan jika kedua belah pihak saling beradu klaim sepanjang memang bisa membuktikannya.

”Kalau memang yakin dan tahu aturan hukumnya, tentu kita bisa dan berani bersikap tegas. Meskipun mereka enggak mengakui, ya, tetap harus diperjuangkan klaim kita tadi. Tidak cuma itu, kalau kita menguasai masalah, dalam perundingan pun kita bisa mengambil keuntungan dari situ dan bahkan bisa menekan pihak lawan,” ujar Agus.

Agus mencontohkan, saat ini Malaysia punya pembangkit listrik berkapasitas besar di wilayah Sarawak yang jika ingin disambungkan ke kawasan Semenanjung Malaysia, pastinya kabel bawah laut pembangkit listrik tersebut harus melalui wilayah perairan Indonesia.

Pembangkit tersebut pastinya tidak banyak berguna jika hanya digunakan di seputar wilayah Sarawak yang kebanyakan masih dikelilingi hutan. Dengan pengetahuan seperti itu, bisa saja, menurut Agus, Pemerintah Indonesia memanfaatkannya untuk menekan Malaysia.

Misalnya, boleh saja Malaysia memasang kabel dasar laut penghubung untuk mengalirkan listriknya ke wilayah semenanjung mereka, tetapi sebagai kompensasi, mereka harus mengakui kawasan yang dipersengketakan selama ini, seperti di kawasan tempat terjadi insiden kemarin, sebagai wilayah kedaulatan Indonesia.

Intinya, ujar Agus, dengan memahami dan menguasai aturan hukum yang berlaku serta dukungan peralatan dan personel memadai, Indonesia bisa saja menekan Malaysia untuk mengikuti kemauannya tanpa perlu bersikap emosional setiap kali terjadi insiden provokasi dan pelanggaran wilayah oleh negara jiran itu.kompas.com

Sebanyak 24 persen responden jajak tersebut menganggap bahwa Presiden AS Obama, yang bernama tengah Hussein, menganut Islam karena dia mendukung pembangunan masjid di dekat lokasi pengeboman 9/11 di New York.

Jajak dari Time yang diterbitkan kemarin juga mengungkapkan, 70 persen responden yakin bahwa pembangunan masjid itu akan menghina kenangan tentang para korban.

Dalam satu jajak lainnya, terungkap bahwa responden yang menjawab dengan benar, yaitu agama Obama adalah Kristen, turun menjadi 34 persen.

Sebanyak 43 persen responden mengaku tidak tahu agama Obama, hal ini meningkat dari angka 34 persen untuk pertanyaan serupa pada awal 2009.

Jajak lain tersebut diselenggarakan oleh lembaga nonpartisan Pew Research Center bersama afiliasinya, Pew Forum on Religion & Public Life. Jajak itu disusun berdasarkan wawancara sebelum kontroversi pembangunan masjid di sekitar lokasi World Trade Center.

Hasil jajak itu muncul seiring pembangun masjid bersikukuh menerima dana pembangunan dari Iran dan Arab Saudi.

Obama menyatakan bahwa Muslim memiliki hak yang sama untuk menjalankan agama yang dianut, tak berbeda dengan hak setiap orang yang berada di AS.

Masjid yang akan dibangun itu berada di alamat Park51, dahulu disebut Cordoba House. Pusat keagamaan itu akan dibangun untuk 13 lantai.Kompas.com

Dugaan skandal asmara antara Darwin dan sekretaris pribadinya itu ramai diperbincangkan di situs microblogging Twitter. Gosip di Twitter malah menyebut juga adanya video yang beredar, namun sejauh ini keberadaan video tersebut masih berupa misteri.

Sejumlah pengguna Twitter kemarin mengajukan berbagai pertanyaan mengenai video dugaan selingkuh itu. Pemilik akun Twitter@Adhitya Putra menulis: Ya ampun, ada gosip video menteri sama sekretarisnya. Mudah2an ga bener lah.

Pengguna Twitter awalnya tidak menyebut nama menteri yang menjadi obyek perbincangan. Namun, akhirnya obrolan lewat dunia maya itu berkembang hingga menyebut Menteri ESDM sebagai ‘bintangnya’.Kompas.com

Petugas Pendistribusian Raskin Kelurahan Tugujaya, Asep Ahmad, kepada wartawan, Jumat menilai raskin bulan Agustus 2010 yang dikirim dari Bulog kualitasnya jelek.

Dia yang juga menjabat sebagai Ketua RW 01 Kelurahan Tugujaya, terpaksa mengembalikan beras yang dikirim dari Bulog itu karena kondisinya bau dan warnanya kusam sehingga warga menolak untuk mengkonsumsinya.

Beras yang dikembalikan itu, kata dia, sekitar 84 karung yang diharapkan dapat ditukar pihak Bulog dengan kualitas beras yang bagus dan layak dikonsumsi.

Ia merasa kasihan kalau seandainya masyarakat sudah membeli beras cukup banyak tapi tidak dimasak sehingga pihak kelurahan tentu akan kerepotan mendapatkan keluhan dari warga.

“Beras raskin yang kami terima baunya apek, warnanya juga semua kekuning-kuningan dan banyak binatangnya, untung belum dijual ke masyarakat sehingga dikembalikan lagi,” kata Asep.

Temuan lapangan yang mendapatkan penolakan warga menerima raskin, membuat kecewa Kepala Seksi Perlindungan Konsumen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kota Tasikmalaya, Odang Syaefudin.

Kualitas raskin yang dinilai jelek warga, menurut Odang, ada yang salah dalam penyalurannya sehingga raskin saat diterima masyarakat dalam kondisi jelek dan bau.

“Seharusnya satuan kerja yang mengawasi pendistribusian raskin termasuk dalam hal memeriksa kualitas beras yang akan dikirim, ini berarti ada yang tidak beres,” kata Odang yang berjanji akan menindak lanjuti permasalahan itu.(ant )